🌓 Pertanyaan Tentang Pph Pasal 22 Dan 23

Poinpenting ketiga dalam UU HPP adalah perubahan di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU HPP menghapus beberapa ayat tentang barang/jasa yang termasuk bukan objek PPN (pasal 4A UU PPN) sehingga menjadi objek PPN. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat seperti beras, jagung, dan lain-lain dibebaskan PPN (Pasal 16B UU PPN). Pemotongandan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (WS2JB)". Skripsi ini Sebagian PPh Pasal 22 pada bulan Mei diklasifikasikan menjadi PPh Pasal 23 sehingga PT PLN (Persero) WS2JB perlu melakukan pembetulan. Kata Kunci: Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 22 Pasal1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 (PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23). IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TUGAS AKHIR PERENCANAAN PAJAK ATAS NUR YULI ASTITI. 5 1.2.3 Pajak Penghasilan Definisi Pajak Penghasilan eSPT Masa PPh Pasal 22 versi 2.2: 26/Mar/2015 : e-SPT Masa PPh Pasal 15 versi 1.1: Patch e-SPT Masa PPh Pasal 23-26 versi 1.0.0: 19/Jun/2014 : eSPT PPN 1107 PUT versi 3.0: Pilih topik pertanyaan di bawah ini untuk mulai mengobrol dengan agen yang tersedia. NilaiDPP < 2Jt. 198.000. nilai DPP nya ternyata kurang dari 2jt sehingga kesimpulannya : Berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 18 PMK 59 Tahun 2022 disebutkan bahwa pembayaran oleh bendahara instansi pemerintah atas belanja barang yang nilainya kurang dari 2 juta (tidak termasuk PPN) dilakukan pemungutan PPh 22 dan Pajak Pertambahan Nilai PPN. PPhPasal 21 Terhutang-PPh Pasal 21 yang di potong pemberi kerja-PPh 23 yang di ptong pemberi jas Rp167.000.000- Rp20.000.000- Rp11.400.000= Rp135.600.000 Jadi Pajak Penghasilan yang masih harus di bayar dari pertanyaan wajib pajak diatas adalah sebesar Rp135.600.000 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu) Makalahdengan judul "Pajak Penghasilan Pasal 22, 23, dan 26 " dibuat untuk melengkapi tugas mata kuliah Perpajakan II. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah mendukung serta membantu penyelesaian makalah Perpajakan II. KMK No 164/KMK/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak Pembelian1,5%. Besaran tarif PPh pasal 22 sebesar 1,5 persen dari harga pembelian barang tidak termasuk PPN dan tidak final yang dilakukan oleh: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan, Bendahara Pemerintah (PPh 22 Bendaharawan), dan BUMN/BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). 3. PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Tanggal Ditetapkan. Kam, 29 Sep 2016. File. PER-16 SALINAN.pdf. 82188 kali dilihat. Live Chat DJP. .

pertanyaan tentang pph pasal 22 dan 23